0
0
Kebijakan kelautan dan perikanan Indonesia mengalami pergeseran paradigma yang signifikan. Era penenggelaman kapal pencuri ikan yang spektakuler, meskipun efektif memberi efek gentar, kini mulai bergeser ke fokus yang lebih terukur: Ekonomi Biru (Blue Economy). Arah baru ini bertujuan menyeimbangkan kedaulatan (sovereignty) dengan kesejahteraan (prosperity).
Kebijakan baru ini berfokus pada perikanan terukur berbasis kuota. Tujuannya adalah menjaga keberlanjutan (sustainability) stok ikan. Penangkapan tidak lagi diobral, tetapi diatur kuotanya berdasarkan zona dan jenis ikan. Ini diharapkan dapat mencegah overfishing sekaligus meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor perikanan.
Di sisi lain, pemerintah mendorong industrialisasi di sektor hilir. Budidaya (akuakultur) modern, seperti tambak udang berbasis teknologi dan budidaya rumput laut, didorong untuk menjadi sumber pertumbuhan baru. Ini bertujuan mengurangi tekanan pada perikanan tangkap dan menciptakan nilai tambah produk perikanan sebelum diekspor.
Tantangan terbesarnya adalah menyejahterakan nelayan kecil. Kebijakan berbasis kuota dan industrialisasi ini dikhawatirkan hanya akan menguntungkan korporasi besar. Pemerintah harus memastikan bahwa nelayan tradisional mendapat prioritas kuota di wilayah mereka dan difasilitasi untuk beralih ke alat tangkap yang lebih modern dan ramah lingkungan.
Pada akhirnya, arah baru ini harus mampu membuktikan bahwa kedaulatan laut tidak hanya berarti menjaga batas teritorial, tetapi juga mengelola sumber daya di dalamnya secara adil dan berkelanjutan. Keseimbangan antara ekologi, ekonomi, dan kesejahteraan nelayan adalah ujian sesungguhnya bagi kebijakan Ekonomi Biru Indonesia.
