0
0
Gelombang reformasi pajak digital melanda Asia, sejalan dengan inisiatif global untuk memastikan bahwa perusahaan teknologi multinasional membayar bagian pajak yang adil di yurisdiksi tempat mereka beroperasi. Kebijakan baru ini, yang mencakup penerapan pajak layanan digital (DST) dan aturan alokasi keuntungan (Pilar Dua dari OECD), akan secara fundamental mengubah cara bisnis digital di kawasan ini diatur dan dipajaki. Perubahan ini ditujukan untuk menutup celah pajak yang sebelumnya dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan raksasa.
Bagi perusahaan teknologi besar, perubahan ini berarti peningkatan kepatuhan yang lebih kompleks dan beban pajak yang lebih tinggi di banyak negara Asia, memaksa mereka untuk merestrukturisasi operasi regional mereka. Mereka harus menyesuaikan model bisnis dan struktur kelembagaan untuk memenuhi peraturan baru yang beragam.
Sementara itu, bagi bisnis kecil dan menengah (UKM) yang berorientasi digital, perubahan ini dapat membawa manfaat berupa lingkungan persaingan yang lebih adil melawan para pemain besar. Negara-negara Asia menyambut baik reformasi ini sebagai sumber pendapatan baru yang penting untuk anggaran negara mereka, terutama setelah pandemi.
Namun, implementasi kebijakan ini tidak tanpa tantangan. Standardisasi definisi layanan digital dan penentuan basis pajak yang adil di antara negara-negara masih menjadi isu yang diperdebatkan. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa pajak digital yang tidak terkoordinasi dapat memicu perang dagang digital antara negara-negara Asia dan mitra dagang mereka di luar kawasan, terutama Amerika Serikat.
Asia mengimplementasikan reformasi pajak digital untuk memastikan perusahaan multinasional membayar pajak yang adil, yang berdampak pada peningkatan beban pajak dan kompleksitas kepatuhan bagi perusahaan teknologi, serta membutuhkan harmonisasi aturan di tingkat regional.
