0
0
Perang tidak lagi hanya terjadi di darat, laut, atau udara. Kini, dunia menghadapi fenomena baru: perang siber antarnegara. Serangan digital bisa melumpuhkan listrik, sistem perbankan, hingga pertahanan nasional tanpa satu pun peluru ditembakkan.
Contoh nyata sudah terjadi. Beberapa tahun lalu, serangan ransomware melumpuhkan rumah sakit, perusahaan logistik, hingga pemerintahan lokal di berbagai negara. Banyak yang menduga serangan ini terkait operasi negara tertentu, meski bukti langsung sulit dipublikasikan.
Keunggulan perang siber adalah sifatnya yang tidak terlihat. Serangan bisa dilakukan dari ribuan kilometer jauhnya, dengan penyamaran digital yang membuat pelaku sulit diidentifikasi. Inilah yang membuat perang siber menjadi senjata favorit di era modern.
Negara-negara besar kini membentuk unit militer khusus siber. AS, Tiongkok, Rusia, dan Israel adalah beberapa contoh negara yang terang-terangan mengembangkan kemampuan ini.
Namun, konsekuensinya sangat besar. Jika listrik satu kota besar padam karena serangan siber, dampaknya bisa lebih parah dari serangan militer konvensional. Kehidupan modern yang bergantung pada internet membuat kerentanan semakin tinggi.
Hukum internasional pun belum siap menghadapi isu ini. Apakah serangan siber bisa dianggap deklarasi perang? Atau sekadar tindakan kriminal internasional?
Organisasi dunia seperti PBB sudah mencoba membuat aturan, tapi kesepakatan global sangat sulit dicapai. Negara-negara justru semakin meningkatkan belanja militer digital mereka.
Di sisi lain, serangan siber juga mengancam sektor swasta. Bank, rumah sakit, dan perusahaan energi menjadi target favorit karena dampaknya sangat luas.
Masyarakat pun harus sadar bahwa keamanan siber adalah tanggung jawab bersama. Edukasi, enkripsi, hingga kebijakan proteksi data harus ditingkatkan.
Kesimpulannya, perang siber adalah ancaman nyata bagi stabilitas dunia. Senjata masa depan bukan lagi misil, melainkan kode digital yang mampu melumpuhkan sistem vital negara.
